“Gaza Riviera Trump” merujuk pada proposal kontroversial yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” yang mewah.
Secara garis besar, proposal ini mencakup:
* Pengambilalihan dan Pembangunan Kembali Gaza oleh AS: Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza. Ia menyatakan AS akan “memiliki” dan bertanggung jawab untuk membersihkan puing-puing, melucuti senjata, dan membangun kembali wilayah tersebut.
* Pemindahan Paksa Penduduk Palestina: Bagian paling kontroversial dari rencana ini adalah pemindahan paksa sekitar 2 juta penduduk Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, atau bahkan lokasi yang lebih jauh. Trump berpendapat bahwa ini akan memberi mereka tempat tinggal yang lebih baik dan aman.
* Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata: Setelah pemindahan penduduk, Gaza akan diubah menjadi tujuan wisata mewah dengan hotel-hotel tepi pantai, infrastruktur modern, dan menciptakan lapangan kerja.
Kontroversi dan Penolakan:
Rencana ini telah menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, negara-negara Timur Tengah (terutama Mesir dan Yordania yang menolak menjadi tempat relokasi), dan sebagian besar komunitas internasional. Poin-poin utama penolakan meliputi:
* Pelanggaran Hukum Internasional: Pemindahan paksa penduduk sipil dianggap sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional.
* Pembersihan Etnis: Banyak yang menuduh proposal ini sebagai bentuk pembersihan etnis karena secara sistematis berupaya menggusur penduduk asli dari tanah mereka.
* Pengabaian Hak-hak Palestina: Rencana ini sepenuhnya mengabaikan hubungan mendalam Palestina dengan tanah mereka dan hak mereka untuk kembali.
* Tidak Realistis: Hambatan logistik, keuangan, dan politik untuk menerapkan rencana semacam itu sangat besar.
Meskipun Trump telah menyampaikan visinya ini berkali-kali, termasuk dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, proposal ini tetap sangat kontroversial dan dianggap tidak dapat dilaksanakan oleh banyak pihak.
Terbongkarnya proposal keji ini tak lepas dari peran Francesca Albanese.
Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, secara tegas mengkritik keras proposal “Gaza Riviera Trump”.
Ia memandang rencana tersebut sebagai tindakan yang tidak sah, tidak bermoral, dan sangat tidak bertanggung jawab.
Berikut adalah beberapa poin utama terkait pandangan Francesca Albanese mengenai proposal tersebut:
* Pelanggaran Hukum Internasional: Albanese berpendapat bahwa proposal untuk merelokasi secara paksa penduduk Gaza adalah kejahatan internasional yang setara dengan pemindahan paksa.
Ia menekankan bahwa ini merupakan deklarasi bahwa Amerika Serikat berniat untuk melakukan kejahatan perpindahan paksa terhadap rakyat Palestina.
* “Omong Kosong” dan Agresi Imperialistik: Ia secara terbuka menyebut proposal Trump sebagai “omong kosong” (“nonsense”) dan “agresi” yang didasari oleh “pelanggaran hukum imperialistik” (“imperialist lawlessness”).
* Bukan Reparasi, Melainkan Upaya Perampasan: Albanese juga menyatakan bahwa rencana “Riviera” Trump bukanlah bentuk reparasi atau ganti rugi bagi rakyat Palestina. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai “upaya perampasan” (“rapacious attempt”) yang tidak adil.
* Seruan kepada Komunitas Internasional: Ia menyerukan kepada 191 anggota PBB lainnya yang masih memiliki kepentingan untuk melindungi diri dari “kegilaan ini” agar “bangkit dari kelumpuhan mereka dan bersatu melawan pelanggaran hukum imperialistik ini”.
* Menolak Insentif Ekonomi sebagai Solusi: Albanese menolak gagasan bahwa konflik yang sudah berlangsung lama di Timur Tengah dapat diselesaikan melalui insentif ekonomi. Ia menegaskan bahwa “perdamaian melalui pembangunan ekonomi adalah harapan menyerah, dan itu tidak akan berhasil.”
Baginya, satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan adalah dengan memberikan kesempatan perdamaian melalui kebebasan.
Secara keseluruhan, Francesca Albanese, dalam perannya sebagai Pelapor Khusus PBB, secara konsisten menentang kebijakan dan proposal yang dianggapnya melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan potensi perpindahan paksa penduduknya.
Proposal “Gaza Riviera Trump” sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ia perjuangkan.
Amerika Jatuhkan Sanksi Untuk Francesca Albanese
Amerika Serikat memang telah menjatuhkan sanksi kepada Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina.
Sanksi ini diberlakukan sebagai respons atas kritiknya yang blak-blakan terhadap kebijakan AS dan Israel, khususnya terkait perang di Gaza.
Jenis sanksi yang diberikan oleh AS meliputi:
* Pembekuan aset:
Seluruh aset Francesca Albanese yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dibekukan.
* Larangan masuk ke AS:
Ia dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat.
Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang diterbitkan pada Februari lalu.
Pejabat AS, seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menuduh Albanese memicu “kampanye perang politik dan ekonomi” terhadap Amerika Serikat dan Israel, serta merekomendasikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengambil tindakan terhadap pejabat AS dan Israel.
Albanese juga dituduh memuntahkan “antisemitisme tanpa malu-malu” oleh Rubio, meskipun Albanese sendiri membantah tuduhan tersebut.
Keputusan AS ini telah menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk PBB sendiri, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, dan sejumlah Pelapor Khusus PBB lainnya.
Mereka menganggap sanksi ini sebagai serangan terang-terangan terhadap hukum internasional, kebebasan berekspresi, dan kemandirian mandat PBB.
Albanese sendiri menyebut tindakan ini sebagai “teknik intimidasi ala mafia” yang dirancang untuk melemahkan misinya. Namun, ia menegaskan akan terus menjalankan tugasnya.
Dan berikut ini adalah daftar perusahaan besar yang diduga terlibat dalam genosida di Gaza sebagaimana dilaporkan oleh PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merilis daftar perusahaan yang diduga terlibat dalam apa yang disebut sebagai “ekonomi genosida” di Gaza, sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia, Francesca Albanese.
Laporan ini mengidentifikasi 48 perusahaan global dari berbagai sektor yang dituduh mendukung agresi militer Israel dan pendudukan wilayah Palestina.
Beberapa perusahaan besar yang disebut dalam laporan ini meliputi:
* Sektor Teknologi:
* Google (Alphabet), Amazon, Microsoft: Dituduh memberikan akses luas terhadap teknologi cloud dan AI mereka kepada militer Israel, serta menyimpan data intelijen pengawasan penduduk Gaza.
* Palantir Technologies: Telah memperluas dukungannya kepada militer Israel sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023.
* IBM: Dilaporkan melatih personel intelijen Israel dan mengelola basis data biometrik pusat Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel.
* Sektor Militer & Alat Berat:
* Lockheed Martin: Perusahaan AS yang memimpin program jet tempur F-35, yang telah digunakan secara ekstensif dalam pemboman udara Israel di Gaza.
* Caterpillar Inc.: Dituduh menyediakan buldoser militer yang digunakan dalam penghancuran massal bangunan di Gaza.
* HD Hyundai (Korea Selatan) dan Volvo (Swedia): Disebut karena memasok alat berat yang digunakan dalam penghancuran properti Palestina dan pembangunan permukiman ilegal.
* Elbit Systems dan Israel Aerospace Industries (IAI): Perusahaan pertahanan Israel yang merupakan penerima manfaat utama, dengan keuntungan yang melonjak karena penjualan drone dan amunisi presisi.
* Sektor Energi:
* Chevron dan BP: Dituduh memasok energi untuk militer Israel dan jaringan listrik sipil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
* Drummond Company (AS) dan Glencore (Swiss): Disebut sebagai pemasok utama batu bara untuk pembangkit listrik di Israel.
* Sektor Pariwisata:
* Booking.com dan Airbnb: Masuk dalam laporan karena mencantumkan properti di wilayah pendudukan yang melanggar hukum internasional, serta membantu melegitimasi permukiman ilegal.
* Sektor Keuangan:
* BNP Paribas (Prancis) dan Barclays (Inggris): Dituduh membantu menjaga stabilitas ekonomi Israel dan menjadi penjamin obligasi pemerintah Israel.
* BlackRock dan Vanguard: Disebut sebagai investor institusional utama di banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kekerasan tersebut.
* Allianz dan AXA: Perusahaan asuransi global yang berinvestasi besar dalam saham dan obligasi terkait dengan pendudukan Israel.
Laporan ini menekankan bahwa perusahaan-perusahaan ini diduga terlibat melalui berbagai cara, mulai dari penyediaan infrastruktur untuk militer, pengelolaan data biometrik, penyediaan alat berat untuk penghancuran, hingga dukungan finansial dan pariwisata di wilayah pendudukan.
Francesca Albanese menyatakan bahwa yang ia ungkapkan “bukan daftar, melainkan sebuah sistem” yang harus ditangani.
Berikut adalah video yang membahas lebih lanjut tentang perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam genosida di Gaza menurut PBB:
PBB Ungkap Perusahaan yang “Terlibat” Genosida Israel, Ini Daftarnya!
Video ini relevan karena memberikan gambaran mengenai daftar perusahaan yang disebut oleh PBB terkait dengan konflik di Gaza.
Anda juga bisa menyimak video berikut ini sebagai referensi tentang hal tersebut di atas:
Daftar Perusahaan yang “Terlibat” Genosida. (bbi/aye)
- Editor : Agung Yunianto. SIP
- Sumber : dari berbagai sumber
